EVALUASI TINGKAT PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP MANGROVE Rhizophora mucronata DI LOKASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA KELURAHAN TEKOLABBUA KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKEP

EVALUASI TINGKAT PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP MANGROVE Rhizophora mucronata DI LOKASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA KELURAHAN TEKOLABBUA KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKEP Jalil Jalil, Makkatenni Makkatenni Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan, kelangsungan hidup tanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata di lokasi Abdimas Universitas Terbuka pada Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tanaman ujian dalam penelitian ini adalah tanaman hasil abdimas UT pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan mangrove di lokasi penelitian sangat tinggi yaitu > 100 cm dengan kondisi lingkungan yang meliputi salinitas, suhu, kecepatan arus dan tekstur tanah optimal utuk pertumbuhan mangrove. Namun demikian tingkat kelangsungkan hidup yang didapatkan sangat rendah yaitu 22,33% < 60%. Diperlukan penelitian lanjutana untuk mengukur parameter lingkungan yang belum diukur pada pelitian ini.

ANALYSIS OF SERVICE QUALITY, COSTUMER SATISFACTION AND STUDENT LOYALTY AT MAKASSAR REGIONAL OFFICE UNIVERSITAS TERBUKA INDONESIA

ANALISIS KUALITAS LAYANAN, KEPUASAN KONSUMEN DAN LOYALITAS MAHASISWA DI KANTOR UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA MAKASSAR INDONESIA Jalil1) 1 Makassar Regional Office Universitas Terbuka Indonesia Abstract This research was designed to measure the relationship between service quality, student satisfaction and student loyalty at UPBJJ-UT Makassar. Conducted in 2015 at UPBJJ-UT Makassar, the study selected 100 students who were present during the research period using accidental sampling. This study identified five dimensions to construct and measure the service quality – tangibility, realibility,responsiveness, assurance and empathy – using a 5-point likert scale. Descriptive statistics with CSI (Customer Service Index) measurement was used to evaluate the weighting factor, weighting score,weighting total and satisfaction index. Inferential analysis was used to make inferences from the population. Correlation analysis at 0.01 measured the relation between service quality, customer satisfaction and customer loyalty. The results showed that service quality provided by UPBJJ-UT Makassar had a positive and significant effect on both student satisfaction and student loyalty. However,despite its positive effect, student satisfaction did not score a significant effect on student loyalty. This research, though it has reached its aim, had a limitation; as the samples were selected using accidental sampling, the results of the research were not as generalized and representative as those using random sampling. Keywords: service, satisfaction, loyalty, costumer.

Biologi populasi ikan beronang lingkis (S. canaliculatus) di perairan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

 Jalil, Achmar Mallawa dan Syamsu Alam Ali 

Fakultas Sains Teknologi Universitas Terbuka

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin

Abstract

The result showed that the rabbit fish in Bua Sub district Waters could be divided into 4 age groups with different growth parameters: L∞= 281, 55 mm, K= 0,061 in three months, and to= 0, 71 in three months. The natural Mortality rate was greater than that of fishing mortality. The exploitation rate had exceeded its optimum limit. The correlation between the exploitation rate and population structure had shown a significant different between the caught. The condition of the coral reefs had also been damaged at certain depth.

Perahu Nelayan Hand Line Tuna Di Cimpu, Kabupaten Luwu yang di Operasikan di Teluk Bone

Perahu Nelayan Hand Line Tuna Di Cimpu, Kabupaten Luwu yang di Operasikan di Teluk Bone

 

Buntu Matabing Kabupaten Luwu

Buntu Matabing Kabupaten Luwu

Kamus Kelautan Perikanan

1. Abrasi adalah proses pengikisan yang terjadi akibat ombak/gelombang pantai atau yang juga disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar wilayah pantai. 
2. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
3. Biota adalah tumbuhan dan satwa di suatukawasan. 
4. Budidaya laut adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dengan menggunakan metode tertentu.
5. Cadangan mineral adalah konsentrasi komoditi mineral yang dapat di manfaatkan secara ekonomis dan hukumiah dapat diproduksi.
6. Cadangan terbukti adalah sumber daya mineral terukur yang berdasarkan studi kelayakan tambang semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik. 
7. Cagar alam di perairan adalah kawasan suaka alam di perairan yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan biota tertentu dengan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi.
8. Dataran pasang surut adalah daerah yang terletak diantara pasang tertinggi dan surut terendah. 
9. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang,hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya yang secara hukum dilindungi sebagian atau semua lingkungan disekitarnya.
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya
    dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 
11. Ekosistem mangrove adalah satu-satunya jenis tanaman tingkat tinggi yang sangat berhasil mendiami daerah intertidal yang merupakan pertemuan antara daratan dan lautan. Hutan mangrove secara spesifik mendominasi daerah pesisir di sepanjang pantai tropis sampai sub-tropis (Clough,1982). Ekosistem mangrove memiliki fungsi signifikan baik dilihat dari aspek atau nilai ekologi, lingkungan, maupun sosial ekonomi, seperti mempertahankan
    
    kualitas air di kawasan pantai; melindungi pantai dengan mengurangi dampak dari badai, gelombang, dan banjir; berfungsi bagai daerah pemijahan dan tempat makan berbagai jenis ikan (komersial dan lokal); merupakan tempat makan berbagai hewanhewan laut baik yang bersifat identik maupun pelagis serta berbagai jenis burung; dan dapat berfungsi sebagai sumber bahan atau produksi kayu (English et. al., 1997).

Sumberdaya Perikanan Di Teluk Bone: Yellowfin Tuna

(Teleah diterbitkan pada Harian Palopo Pos Edisi 19 Desember 2018)

Salah satu sumberdaya perikanan Teluk Bone yang mempunyai nilai ekonomis penting adalah ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus Albacares) yang juga biasa dikenal dengan nama Tuna Madidihang atau di pasar internasinal lebih dikenal dengan Yellowfin Tuna.  Ikan ini termasuk golongan ikan pelagis besar yaitu ikan yang hidupnya berada pda kolom air permukaan sampai pada kedalaman 200m.  Pada umunya ikan pelagis hidup bergerombol (schooling) dalam melangsungkan kehidupannya baik pada saat beruaya, mencari makan maupun pada saat melakukan pemijahan.  Daerah penyebarannya sangat luas meliputi daerah tropis sampai pada perairan subtropis.  Ikan jenis ini menjadi target penangkapan bagi nelayan indonesia baik oleh nelayan tradisonal maupun nelayan modern karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan pangsa pasar ekspor yang luas.  

Ikan Yellowfin dapat dideskripsikan sebagai berikut: Tubuh berbentuk cerutu, , mempunyai dua sirip punggung (sirip depan yang biasanya pendek dan terpisah dari sirip belakang).  Mempunyai jari-jari sirip tambahan (finlet)  dibelakang sirip punggung dan sirip dubur.  Sirip dada terletak agak keatas, sirip perut kecil, sirip ekor bercagak agak kedalam dengan jari-jari menyokong menutup seluruh ujung hipural.  Tubuh tertutup oleh sisik kecil, berwarna agak tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya, sebagian besar memiliki sirip tambahan berwarna kuning cerah dengan bagian pinggiran berwarna gelap. 

Yellowfin Tuna merupakan komoditas ekspor Indonesia ke berbagai negara tujuan di dunia.  Ekspor ikan Yellowfin Tuna dari Indonesia ditujukan kebebagai negera seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lain sebagainya.  Yellowfin Tuna diekspor dalam bentuk segar, beku dan kaleng.  Ikan Tuna segar merupakan bahan baku untuk makanan jenis Sashimi dan Susi. Ikan Yellowfin Tuna merupakan sumber devisa yang sangat tinggi.  Pada tahun 2015 Indonesia berkontribusi 16% dari produksi ikan tuna dunia. dengannilai Ekspormencapai USD500 setara dengan Rp 6,8 Triliun. Dengan demikian, Tuna merupakan sumber penghidupan yang menjanjikan bagi nelayan Indonesia. 

Tingginya kebutuhan ikan tuna dunia sehingga ikan ini menjadi buruan para nelayan baik nelayan skala besar maupun nelayan skala kecil.  Tingginya permintaan ikan tuna tersebut menyebabkan intensitas penangkapan semakin tinggi pula. Semakin tingginya upaya penangkapan dapat menyebabkan stok perikanan menurun yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah hasil tangkapan yang dihsilkan oleh nelayan.  Diperkirakan dalam kurun waktu 3 – 10 tahun kedepan ikan Tuna akan mengalami kepunahan jika tidak dilakukan pengelolaan yang baik dan benar atau pengelolaan yang bertanggungjawab (kkp.go.id, 2017).  

Teluk Bone sebagai salah satu wilayah perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WRRRI) 713 bersama dengan 3 perairan lainnya Selat Makassar, Laut  Flores dan Laut  Bali, merupakan salah satu daerah penangkapan Ikan Yellowfin Tuna.  sentra Nelayan Tuna di Luwu terletak Cimpu dan Murante Kecamatan Suli dan Bone Puteh Kecama Larompong Selatan.  Nelayan Cimpu dan Bone Puteh pada umunya menggunakan alat tangkap hand line  sedangkan nelayan Murante umunya menggunakan alat tangkap Purse seine.  Selain Nelayan Luwu, sumberdaya perikanan Yellowfin Tuna di Teluk Bone juga dimanfaatkan oleh nelayan Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Nelayan dari Sulawesi Tenggara.    

Kondisi sumberdaya perikanan Yellowfin Tuna di Perairan Teluk Bone belum banyak dikaji khususnya di Kabupaten Luwu sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian mendalam tentang aspek  Biodinamika Populasi Perikanan Yellowfin di Perairan Teluk Bone. Kajian ini diharapkan menjadi dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan Yeloowfin Tuna secara bertanggung jawab dan tetap terjaga kelestariannya.

Teleah diterbitkan pada Kololm Opini Harian Palopo Pos Edisi 19 Desember 2018

PENELITIAN PENDIDIKAN

Ruang lingkup penelitian pendidikan sangat luas karena pendidikan sendiri merpakan bidang kajian yang terkait erat dengan beberapa disiplin ilmu lain sperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi dan sebagainya.  Banyak sekali konsep atau teori pendidikan yang dikembangkan denganmendapatkan inspirasi atau berlandaskan berbagai ilmu tersebut.

Penelitian pendidikan sebagaimana penelitian sosialyang lain, mempunyai keterbatasan yang tipikal seperti kompleksnya masalah dan metodologi yang digunakan karena subjekpenelitian yang dihadapi adalah manusia.  Langkah-langkah yang bersifat prosedural dalam aktivitas penelitian pendidikan juga tipikal. langkah seperti mengidentifikasi masalah, memfokuskan masalah,merumuskan masalah, menentukan tujuan dan merumuskan hipotesis merupakan langkah yang tidak dapat dihindari.

TSUNAMI?

Gempa Bumi di Kota Palu, Doggala dan Sigi yang terjadi pada tanggal 29 september yang diikuti oleh terjadinya Gelombang Tsunami meluluh latahkan sulawesi Tengah khusunya ketiga wilayah tersebut.  Tak bisa disangkali bahwa kejadian ini menyebabkan trauma bagi masyarakat sulawesi Tengah dan sekitarnya.  termasuk masyarakat di Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat.  Selasa 2 Oktober 2018 dini hari masyarakat Kabupaten Luwu dan Kota palopo dikejutkan dengan beredarnya berita yang tidak bertanggungjawab melalui Media Sosial  akan terjadi Tsunami  di kedua wilayah tersebut, akibatnya masyarakat memilih mengungsi pada daerah ketianggian seperti Latuppa, Battang, di wilayah Kota Palopo.   Berikut akan dijelaskan apa dan bagai mana proses terjadinya Tsunami

Tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang yang kini telah menjadi istilah internasional untuk menyatakan gelombang besar yang luar biasa yang datang menyerag tiba-tiba, menghempas ke pantai dan menimbulkan malapetaka yang hebat. Penyebab terjadinya tsunami ada 3 yaitu 

1. Gempa Bawah Laut

2. Tanah Longsor di dalam atau kedalaman laut

3. dan Letusan Gunung Api.

Tidak semua gempa dibawah laut menimbulkan tsunami. Tsunami baru terjadi jika sampai terjadi dislokasi vertikal pada dasar laut. yang biasanya disebabkan oleh gempa kuat yang sumbernya relatif dangkal.  Bila terjadi pahan atau sesar (fault) pada dasar laut, massa batuan dalam jumlah sangat besar amblas tiba-tiba, dan seluruh kolom ar atasnya ikut tersentak jatuh. Akibatnya permukaan laut akan melakukan gerak osilasi naik-turun untuk mencari keseimbangan baru dan timbullah gelombang Tsunami yang kemudian merambat kesegala arah dengan energi yang sangat besar. 

Apabila terjadi longsor di dasar laut, massa batuan pada sisi lerengakan turun menimbuni lereng dibawahnya hingga kolom air diatasnya juga terangkat. akibatnya sama yaitu menimbulkan gelombang Tsunami pula.

Letusan gunung api bawah laut juga dapat merupakan sumber terjadinya tsunami, seperti telah dibuktikan dengan letusan Gunung Krakatau 1883 yang sangat terkenal.

Proses terjadinya Tsunami dapat kita lihat pada link berikut ini https://youtu.be/OWRlgf8mjyU 

semoga Tulisan ini dapat memberikan informasi tambahan tentang Tsunami. 

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  menetapkan pembagian Wilayah Pengelolan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) dalam rangka optimalisasi pengelolan perikanan pada wilayah perikanan Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014.  Yang dimaksud dengan WPPNRI dalam keputusan tersebut adalah wilayah penangkapan ikan, budidaya ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, Zona tambahan dan zona ekonomi ekslusif Indonesia.  Pembagian WPPNRI beradasrkan keputusan tersebut terdiri atas 11 wilayah pengelolaan yang  sebagai berikut:

1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; 
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; 
3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; 
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; 
5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa; 
6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; 
7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; 
8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; 
9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; 
10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; 
11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. 

CABANG ILMU BIOLOGI (Biology)

Biologi berasal dari bios yang berati hidup dan logos berarti membicarakan, ilmu. jadi biologi adalah suatu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk masalah kehidupan mahluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia dan jenis mahluk hidup lainnya.  Akibat perkembangan pengetahuan dan teknologi, biologi mengalamai perkembangan pula sehingga memunculkan cabang-cabang ilmu biologi seperti berikut ini;

1. Botani;  mempelajari masalah dunia tumbuh-tumbuhan.
2. Zoologi; mempelajari msalah dunia hewan
3. Anatomi; mempelajari untaian tubuh suatu organiseme
4. Fisologi; mempelajari kerja alat-alat tubuh suatu organisme
5. Embriologi; mempelajari terbentuknya embrio dan pertumbuhannya.
6. Mikrobiologi; mempelajari jazad renik dan mikroba
7. Parasitologi; mempelajari hewan kehidupan hewan parasit.
8. Histologi; mempelajari jaringan tubuh mahluk hidup
9. Neurologi; mempelajari sistem saraf pada manusia
10. Ekologi; mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya.
11. Genetika; mempelajari pewarisan sifat-sifat gen dari induk kepada keturunannya.
12. Patologi; mempelajari masalah penyakit.
13. virologi; mempelajari masalah virus
14. bakteriologi; mepelajarai msalah bakteri.

PENELITIAN STUDI KASUS

Penelitian Studi Kasus adalah suatu jenis penelitian yang cukup bahkan sangat populer dikalangan ilmuawan sosial hingga dewasa ini.  Terlepas dari perbedaan Pendapat dalam hal cukup mudah atau sulitnya melakukan penelitian studi kasus, sesungguhnya jenis penelitian ini menarik untuk diikuti dan dikembangkan , baik yang sudah berpengalaman maupun yang masih pada tingkat pemula.  Meskipun demikian, harus tetap disadari bahwa dibalik keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, studi kasusu juga menyimpan sejumlah keterbatasan atau kelemahan, sebagai hal yang sama juga melekat pada jenis penelitian apapun.  Karena itu, seperti juga berlaku untuk jenis-jenis penelitian lainnya, studi kasus tentu memerlukan kecermatan, sikap objektif dan rendah hati dari seorang peneliti.  

Diletakkan dalam konteks dalam rumpun pendekalatan kualitatif, studi kasus tidaklah kaku sifatnya.  Iya menawarkan keluawesan dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan yang lebih menarik, unik dan penting dari fakta emprik yang sedang dicermati.  hal ini tidak berarti terjadinya inkonsistensi, melainkan terhadap fenomena sosial yang menjadi unitanalisis lebih dikedepankan  dan diutamakan aspek emik ketimbang aspek etik-nya.  Ini soal prinsip dalam penelitian kualitatif.  sebab, Fenomena dan praktek-praktek sosial, sebagai suatua "buruan" penelitian kualitatif, itu tidak bersifat mekanistik melainkan penuh dinamika dan keunikan, dan karenanya tak bisa diciptakan dalam otak dan menurut kehendak peniliti. (Bungin, Burhan, 2010)

Inilah Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Maritim Indonesia

 

Jakarta, Humas LIPI. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara maritim di dunia. Apalagi dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Sebagai negara kelautan, Indonesia tentu saja menyimpan potensi sumber daya maritim yang besar. Dan, ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengelolanya.

Zainal Arifin, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melihat bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini dalam mengelola sumber daya maritim adalah terkait batas maritim dan kriminalitas kelautan. “Batas maritim bisa dicermati dari beberapa batas laut yang belum terselesaikan dengan beberapa negara dan contoh kriminalitas kelautan bisa dilihat dari illegal fishing atau pencurian ikan dan penangkapan ikan secara besar-besaran yang merusak ekosistem laut,” katanya dalam kegiatan National Seminar on Maritime Border Resource Management pada Kamis (16/1) di Jakarta.

Dikatakannya, untuk menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya maritim ini, maka Indonesia perlu mempererat kerja sama dengan berbagai negara untuk mencari solusi yang tepat. Negara ini harus semakin aktif mengajak negara tetangga untuk kooperatif dan menghindari perselisihan terkait batas teritori maupun permasalahan kelautan lainnya.

Pada sisi lainnya, potensi maritim Indonesia juga terlihat dari potensi ikan laut Indonesia yang mencapai 6,5 juta ton per tahun atau 7,2% dari total potensi di dunia. Awani Irewati, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI mencermati, besarnya potensi perikanan Indonesia menarik nelayan negara lain untuk menangkap secara ilegal di perairan Indonesia.

“Berdasarkan data Food and Agriculture Organization  (FAO) 2014, jumlah pencurian ikan yang terjadi di Indonesia mencapai 11 – 26 juta ton yang nilainya sekitar 10-23 miliar dolar Amerika Serikat,” jelas Awani. Fenomena eksploitasi ikan menyebabkan berkurangnya pasokan ikan laut untuk kebutuhan nasional dan menyebabkan meningkatknya kebutuhan impor.

Awani katakan, solusi untuk mengatasi permasalahan itu selain penegakan hukum dari pemerintah Indonesia, juga harus ada kerja sama dengan negara tetangga agar saling menjaga batas teritori masing-masing supaya tidak aga pelanggaran pencurian ikan.

Sementara itu, dia menuturkan terkait tantangan batas maritim, persoalan ini harus segera diselesaikan. Sebab jika berlarut-larut, maka panjangnya proses negosiasi penentuan batas maritim akan menghambat perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan.

Kemudian, efek lanjutan yang dihadapi akan berdampak pada aktivitas nelayan. Bila aktivitas nelayan terganggu dan menurun akibat ketidakjelasan batas laut, maka hasil tangkapan tentu terganggu dan berimbas pada ketersediaan ikan nasional, tutup Awani. (lyr/ed: pwd)

Sumber : Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI

http://lipi.go.id/berita/

DAFTAR JURNAL PREDATOR

Belakangan ini saya sering ditanya tentang jurnal predator yang keberadaannya mulai meresahkan beberapa pihak. Mendengar kata predator, mungkin bayangan kita adalah sejenis karnivora yang mangsanya tidak lain sesama mamalia di permukaan planet ini. Bayangan ini ternyata tidak terlalu jauh meleset, hanya saja mangsanya adalah ilmuwan, terutama ilmuwan dari negara berkembang.

Jurnal predator adalah istilah yang diajukan pertama kali oleh Jeffrey Beall, seorang pustakawan yang bekerja di Universitas Colorado. Jeffrey Beall saat ini secara rutin meneliti semua jurnal-jurnal predator yang baru muncul yang bersifat open-access (OA), yaitu jurnal yang hanya tersedia secara on-line, tidak ada versi cetak. Kalaupun ada, hanyalah versi cetak lepas (reprint) yang tentu saja sangat mudah dicetak dengan printer masa kini. Ada puluhan penerbit dan ribuan jurnal yang ia kategorikan sebagai predator. Singkatnya, jurnal-jurnal predator ini diterbitkan oleh penerbit predator dengan tujuan utama bisnis, untuk menghasilkan uang bagi si pembuat jurnal. Biaya yang dikenakan untuk satu makalah yang masuk berkisar antara ratusan hingga ribuan dolar Amerika. Tidak murah!

Jeffrey Beall, http://scholarlyoa.com/

Tidak terlalu sulit untuk memulai bisnis ini, asalkan bisa membangun situs web yang menarik dengan embel-embel foto orang-orang berjas putih memakai masker putih yang seolah-olah sedang meneliti atau berdiskusi. Lebih meyakinkan lagi jika situs tadi bisa ditempeli gambar-gambar rantai DNA agar terlihat lebih ilmiah. Ironisnya, kadang-kadang tidak peduli apakah jurnal itu untuk teknik, matematika, atau sosial, rantai DNA tetap dipajang.

Bagaimana mengendalikan jurnal semacam ini, terutama aliran makalah yang masuk, proses penjurian (review), dan lain sebagainya? Tidak masalah! Bahkan, seorang remaja yang terlatih menggunakan teknologi informasi (IT) dapat mengendalikan ratusan jurnal asal-asalan ini. Sekarang ada piranti lunak yang namanya Open Journal System (OJS) yang mudah dipasang dan bersifat gratis karena bersifat open-source. OJS memberi fasilitas pemrosesan makalah ilmiah dari sejak penerimaan, penjurian, hingga penerbitan makalah secara profesional. Jadi, seperti kata Beall, prinsip pendirian jurnal predator ini adalah: set up homepage, sending spam emails to scientists, seat back and relax, wait for customer.

Skandal Ilmiah

Mungkin problem terberat bagi jurnal predator adalah mencari penulis makalah, juri (reviewer), dan dewan editor jurnal tersebut. Meski demikian pendiri-pendiri jurnal predator tidak kehabisan akal. Mereka mulai mengirimkan email spam ke ilmuwan-ilmuwan yang dianggap potensial untuk mengisi jurnal mereka. Tampaknya, untuk negara-negara berkembang hal ini seperti gayung bersambut. Ilmuwan negara berkembang sangat membutuhkan aktualisasi diri melalui jurnal-jurnal dengan "cap internasional", karena tuntutan profesi untuk meraih hibah penelitian atau jabatan yang lebih tinggi, meski untuk masuk ke jurnal OA tersebut sang ilmuwan harus membayar antara ratusan hingga ribuan dolar per makalah. Terbangunlah "simbiosis" yang saling menguntungkan. Sebenarnya, tidak ada masalah, jika makalah yang masuk benar-benar diperiksa oleh juri yang mumpuni, benar-benar sebidang dan menggunakan standar ilmiah internasional. Namun, hampir semua jurnal ini menjamin makalah pasti diterima. Atau dengan artikulasi yang lebih baik: makalah yang masuk pasti diterima, asalkan bayaran diterima! Di sini lah skandal ilmiah itu dimulai.

Contoh yang paling jelas beberapa adalah makalah hasil copy-paste di bidang pertanian yang mengatas-namakan penyanyi Idul Daratista dan Agnes Monica sebagai penulis makalah di sebuah jurnal predator yang berpusat di Afrika tahun lalu. Jeffrey Beall sempat membahas hal ini di laman blognya tahun lalu. Tentu saja kejadian ini sangat memalukan bagi jurnal tersebut, karena jelas sekali makalah tidak diperiksa oleh seorang juri ahli sebelum diterbitkan. Saat ini makalah tersebut sudah dicabut dari jurnal oleh pemilik jurnal, namun Jeffrey Beall masih menyimpan kopi makalah tersebut di lamannya.

Hasil penelitian Beall memperlihatkan bahwa hampir semua jurnal predator yang beroperasi saat ini dikendalikan dari India, Pakistan, serta negara-negara di Afrika, meski di situsnya sering ditulis alamat surat di Amerika, Kanada, atau Eropa untuk mengelabui para calon konsumen. Pada umumnya, jika kita mencoba memasuki laman jurnal tersebut, sangat sulit untuk menemukan alamat darat jurnal. Editor jurnal hanya dapat dihubungi melalui email atau situs internet. Beberapa alamat yang dipajang dapat dengan mudah diperiksa dengan memakai fasilitas Google Earth dan hasilnya menunjukkan alamat sebuah apartemen murah, apotik, atau tempat-tempat yang mustahil berbau ilmiah. Pemilik jurnal semacam ini biasanya menyewa alamat kotak surat di Amerika atau Kanada. Bahkan banyak juga jurnal predator yang judulnya dimulai dengan "American Journal of" atau "Canadian Journal of", semata-mata untuk menunjukkan bahwa jurnal ini merupakan produk Amerika atau Kanada. Saking pesatnya perkembangan jurnal predator, tampaknya baik penerbit maupun jurnal mulai kehabisan nama. Mulai tampak nama-nama penerbit atau jurnal yang mirip atau bahkan sama. Bahkan nama-nama tak lazim pun mulai bermunculan, misalnya ada jurnal yang namanya "sampah".

Masalah Menjadi Rumit

Masalah jurnal predator ini menjadi rumit karena kontribusi para ilmuwan (terutama dari negara berkembang) yang secara langsung turut membesarkan jurnal. Di lamannya, Beall mengajak para ilmuwan dan akademisi untuk menjauhi jurnal ini dengan cara tidak berkontribusi sebagai penulis makalah, juri atau reviewer, serta editor jurnal. Masalah menjadi bertambah runyam karena, akibat kontribusi para ilmuwan tadi, beberapa jurnal memiliki faktor dampak (impact factor atau IF), meski IF paling tertinggi hanya sekitar 0,5. Sejumlah jurnal predator juga sudah di-index oleh SCOPUS. Sebagai catatan, IF dipercaya banyak ilmuwan menggambarkan kualitas sebuah jurnal sementara index SCOPUS dalam skala nasional kita dianggap sebagai stempel jurnal internasional.

Bagi jurnal-jurnal ilmiah nasional yang sudah diakui keilmiahannya melalui akreditasi Direkorat Jenderal Pendidikan Tinggi, keberadaan jurnal predator jelas sangat merugikan, karena makalah-makalah ilmiah yang potensial untuk diterbitkan jurnal nasional terserap oleh jurnal predator. Hal ini jelas akibat embel-embel internasional yang dikibarkan oleh jurnal predator yang lebih merangsang ilmuwan untuk memindahkan target jurnal mereka. Padahal, harus diakui bahwa dalam banyak hal jurnal nasional kita jauh lebih baik dibandingkan dengan jurnal predator.

Ada satu kasus lagi yang terekam oleh laman Beall. Seorang ilmuwan terpaksa harus menarik kembali makalahnya dari sebuah jurnal predator karena makalah tersebut terpublikasi juga di jurnal yang jauh lebih bergengsi. Namun, jurnal predator mengharuskan si penulis makalah membayar "biaya penarikan" makalah. Sangat mencengangkan, betapa komersial jurnal tersebut. Untuk memasukkan makalah harus membayar dan untuk menarik makalah juga harus membayar, sementara biayanya pun tidak tanggung-tanggung. Saya tidak dapat membayangkan berapa banyak biaya total yang dihabiskan ilmuwan negara berkembang untuk menarik kembali makalah-makalah yang mereka tulis jika sekali waktu jurnal sejenis ini dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh pihak berwenang.

Kembali ke Jurnal Komunitas

Permasalahan jurnal predator tidak akan begitu kronis jika para ilmuwan negara berkembang kembali menyadari hakikat seberkas makalah ilmiah (Kompas, 21 Februari 2012). Seberkas makalah ilmiah tidak lebih dari sebuah laporan hasil penelitian yang ditulis dalam format tertentu untuk dibaca oleh para peneliti lain yang mengerti atau berkepentingan dengan hasil penelitian tersebut. Karena ada puluhan ribu jurnal ilmiah saat ini sang peneliti harus mencari jurnal yang sangat visible bagi para pembaca yang ditargetkan. Jurnal komunitas, dimana mayoritas komunitas penelitian tertentu memublikasikan hasil penelitian mereka, merupakan jurnal yang paling tepat untuk tujuan ini. Di bidang fisika misalnya, jurnal yang diterbitkan oleh American Physical Society atau European Physical Journal merupakan contoh jurnal-jurnal komunitas yang sangat baik. Kita sangat yakin bahwa ilmuwan yang baik tidak memerlukan jurnal predator, karena komunitas ilmiahnya sudah memiliki jurnal-jurnal standar komunitas yang visibilitasnya sangat tinggi di komunitas tersebut. Meski saya tidak menampik bahwa IF dapat menggambarkan kualitas jurnal secara kualitatif, jurnal komunitas akan jauh lebih efektif dalam hal penyampaian informasi. Saat ini jurnal predator boleh dikategorikan sebagai jurnal subhat (meragukan). Karena meragukan, sudah sebaiknya kita hindari.  

(oleh Terry Mart, Kompas 02 April 2013,  staf pengajar Departemen Fisika FMIPA UI)

DAFTAR JURNAL PREDATOR KLIK TAUTAN DIBAWAH INI :

https://scholarlyoa.com/publishers/

Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Internasional

 TURKISH JURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES

The Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences publishes original articles dealing with all aspects of fisheries. Articles may be research papers, short reports, technical notes or invited reviews.

- Research papers must not exceed 25 manuscript pages including tables and figures.

- Short reports and technical notes, which are results of brief but significant work, must not exceed 10 manuscript pages including tables and figures.

- Invited reviews, which will be solicited by the Editorial Board, must not exceed 50 manuscript pages including tables and figures.

Articles must be written in English and present scientific results that have not been published nor submitted for publication elsewhere.
Submission of Manuscripts
The complete submission should contain main document, title page, figures, tables and copyright form. MS word document with file extension ".doc" or ".docx" is preferred.
The manuscript should be submitted to the journal via online submission system:
ONLINE MANUSCRIPT SUBMISSION
All manuscripts will be peer-reviewed by at least two referees.
Page Charges and Reprints
No page charges are collected, and authors will receive one copy of the journal. Reprints must be ordered in advance on the reprint order form sent with the proofs.
Preparation of Manuscripts
Type the manuscript's main document double-spaced throughout and with 25 mm margins, on A4 paper format using a standard font (e.g. MS Word, Times New Roman, 12 pt).
Number all pages consecutively.
Organize your manuscript as follows:
1. Main Document
Page 1 (Title page)

* Title of manuscript

* Number of pages

* Number of Tables

* Number of Figures

* Abstract with key words:

                Abstract should not exceed;
                200 words in research papers,
                300 words in reviews, and
                100 words in short reports and technical notes.
                Three to five key words (not found in the title) should be listed below the abstract.
                The abstract must be in both English and Turkish for "Turkish Authors", only in English for          "foreign authors".
Main document is usually divided into following sections:
Introduction; Materials and Methods; Results; Discussion; Acknowledgements; References.

1.1.References

All references should be cited in the text; see below for details:

Cite references in the text:
as Author (year) or (Author, year).
If there are two authors in the references: (Author and Author. Year);
If there are more authors in the references: Author1, Autor2 and Author 3.  Year.
In the References, arrange papers alphabetically by the first author's family name.
References from the same author(s) in the same year should be identified by the letters "a", "b", "c", etc., placed after the year of publication.
“Please write the full names of the journals in references instead of abridgments.”
DOI Numbers of references must be indicated.
Examples:
• Article in Journal: Castilho, R. 1998. Two polymorphic microsatellite markers in the European seabass, Dicentrarchus labrax. Animal Genetics, 29: 150-160. doi: 10.1046/j.1365-2052.1998.00216.x ;
• Article in a book: Aquadro, C.F. and Danforth, B.N. 1998. RFLP analysis using heterologous probes. In: A.R. Hoelzel (Ed.), Molecular Genetics Analysis of Populations, 2nd edition, IRL Press, Oxford:151-200.
• Book: Sambrook, J., Fritsch, E.F. and Maniatis, T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbour Laboratory Press, New York, 238 pp.
• Theses: Ciftci, Y. 1999. Population genetics of European sea bass, Dicentrarchus labrax, from Turkish, Greek and Portuguese waters using microsatellite loci. MSc. thesis. Stirling: University of Stirling.
• Institutional Web Pages: FAO, 2008. Information on fisheries management in Romania. http://www.fao.org/fi/fcp/en/ROM/body.htm (accessed January 18, 2008).
2. Title Page
· Authors' full names, with an asterisk after the name of the corresponding author
· Authors' affiliations and postal addresses, including e-mail address of the corresponding author
· Phone and fax numbers of corresponding author
3. Tables
Number tables consecutively in Arabic numerals (1, 2, 3, ...), and type each table on a separate sheet. Title of the table should be written on top of the table. Descriptions about table items should be placed at the bottom of the table with an asterisk.
4. Figures
Number Figures consecutively in Arabic numerals (1, 2, 3, ...), and type each Figure on a separate sheet. Title of the figure and descriptions about figure items should be written on bottom of the figure.
Tables and Figures might be cited in the text but they should follow the text; see below for details.
Tables and Figures are not able to given in the main document. If so, you can upload them via system.
5. Copyright Release Form
The manuscript must be accompanied by the "Copyright Release Form" filled in completely and signed by all authors.
Note: Please, contact us for any problem.
E-mail: info@trjfas.org
2. 

Potensi Sulawesi Selatan

Out Bond UT Makassar di Lapangan Golf Kodam VII Wirabuna, 2015

Penurunan Luas Hutan Mangrove

Penurunan Luas hutan Mangrove ini berkaitan dengan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Konservasi kawasan hutan mangrove menjadi berbagi peruntukan lain seperti tambak, pemukiman, dan kawasan industri secara tak terkendali.
2. belum ada kejelasan tata ruang dan rencana pengembangan wilayah pesisir, sehingga banyak terjaditumpang tindih pemanfaatan kawasan huntan mangrove untuk berbagi kegiatn pembangunan.
3. Penembangan mangrove untuk kayu bakar, bahan bangunan dan kegunaan lainnya melebihi kemampuan untuk pulih (renewable capacity).
4. pen cemaran akibat buangan limbah minyak, industri, dan rumah tangga.
5. Pengemndapan (sedimentasi) akibat pengelolaan kegiatan lahan atas yang kurang baik.
6. Proyek pengairan yang dapat mengurangi aliran masuk air tawar (unsur hara) kedalam ekosistem hutan mangrove.
7. proyek pembangunan yang dapat menghalangi atau mengurangi sirkulasi arus pasang surut.
8. Data informasi IPTEK yang berkaitan dengan hutan mangrove masih terbatas, sehingga belum dapat mendukung kebijakan atau program penataan ruang, pembinaan dan pemanfaatan hutan mangrove secara berkelanjutan (on a sustainable basics)

(Dahuri, dkk, 1996)

STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN

I. PENDAHULUAN

      Tidak ada yang meragukan, fakta fisik menunjukan wilayah pesisir dan lautan Indonesia dengan luas areal mencakup 5,8 juta km2 kaya dengan beragam sumberdaya alamnya. Sumberdaya alam tersebut terbagi dua, yaitu : pertama sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources), seperti : sumberdaya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove dan terumbu karang, dan kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources), seperti : minyak bumi, gas dan mineral dan bahan tambang lainnya. Selain menyediakan dua sumberdaya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi, seperti : transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan permukiman dan tempat pembuangan limbah.

      Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan oleh bangsa Indonesia telah dilakukan sejak berabad-abad lamanya, sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani. Sementara itu, kekayaan minyak bumi, gas alam dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak awal Pelita I. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan sudah selayaknya dikelola dengan baik dan optimal untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mengatarkan bangsa ini menjadi makmur, adil dan sejahtera.
     Dalam kaitannya dengan sumberdaya pesisir dan lautan, pemerintah dan bangsa Indonesia di era reformasi mulai sadar untuk menjadikan pembangunan berbasis kelautan menjadi pijakan yang kuat dan strategis. Ini tercermin dalam GBHN 1999 yang menyatakan bahwa pembangunan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan komperatif sebagai negara kelautan dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah dan berbasis sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM). Arti strategis ini dilandasi empat hipotesa pokok, yaitu :
    Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sebanyak 17.508 pulau (pulau besar dan kecil) dengan kekayaan lautan yang luar biasa besar dan beragam, maka sudah seharusnya arus utama pembangunan berbasis pesisir dan lautan akan memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.
     Kedua, Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk, serta semakin menipisnya sumberdaya alam daratan, maka sumberdaya pesisir dan lautan akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.
    Ketiga, dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan merupakan prioritas utama untuk pusat pengembangan industri, pariwisata, agribisnis, agroindustri pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi demikian bagi kota-kota yang terletak di wilayah industri terus dikembangkan menuju tata ekonomi baru dan industrialisasi. Tidak mengherankan bila sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.
    Keempat, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999), tentang pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, maka dengan propinsi dengan otonomi terbatas dan kabupaten, mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan, mengelola dan melindungi wilayah pesisir dan laut untu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam batas kewenangan wilayah laut propinsi 12 mil laut diukur dari garis pantai, dan kewenangan kabupaten sejauh sepertiga dari kewenangan propinsi. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh daerah tidak terlepas dari misi dan visi secara nasional dan komitmen bangsa dalam melindungi wilayah pesisir dan laut, pendekatan pemanfaatan dan konservasi perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak mengurangi peluang generasi yang akan datang juga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sekarang.

II. POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN
     Suatu kenyataan yang sebenarnya telah kita pahami bersama, jika sumberdaya pesisir dan lautan memiliki arti penting bagi pembangunan nasional, baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek pendidikan dan pelatihan. Salah satu contoh dari aspek ekonomi, total potensi lestari dari sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun, masing-masing 4,4 juta ton di perairan teritorial dan perairan nusantara serta 2,3 ton di perairan ZEE (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002). Sedangkan di kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya. Seluruh nilai ekonomi potensi sumberdaya pesisir dan laut mencapai 82 milyar dollar AS per tahun.
     Kenyataannya, kinerja pembangunan bidang kelautan dan perikanan belumlah optimal, baik ditinjau dari perspektif pendayagunaan potensi yang ada maupun perpektif pembangunan yang berkelanjutan. Ekosistem pesisir dan lautan yang meliputi sekitar 2/3 dari total wilayah teritorial Indonesia dengan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, kegiatan ekonominya baru mampu menyumbangkan + 20,06% dari total Produk Domestik Bruto (Kusumastanto, 1998 dalam Rohmin 2001). Padahal negara-negara lain yang memiliki wilayah dan potensi kelautan yang jauh lebih kecil dari Indonesia (seperti Norwegia, Thailand, Philipina, dan Jepang), kegiatan ekonomi kelautannya (perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, perhubungan dan komunikasi, serta industri) telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB mereka, yaitu berkisar 25-60% per tahun (Rokhmin Dahuri, 2001).
     Ini menunjukan bahwa kontribusi kegiatan ekonomi berbasis kelautan masih kecil dibanding dengan potensi dan peranan sumberdaya pesisir dan lautan yang sedemikian besarnya, pencapaian hasil pembangunan berbasis kelautan masih jauh dari optimal.
Jika diamati secara seksama, persoalan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan selama ini tidak optimal dan berkelanjutan disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan kedalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumberdaya masyarakat pesisir dan nelayan, seperti :
(1) Rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya, teknologi dan manajemen usaha,
(2) Pola usaha tradisional dan subsisten (hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek),
(3) Keterbatasan kemampuan modal usaha,
(4) Kemiskinan dan Keterbelakangan masyarakat pesisir dan nelayan.

Sedangkan Faktor eksternal, yaitu :
(1) Kebijakan pembangunan pesisir dan lautan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, bersifat sektoral,parsial dan kurang memihak nelayan tradisional,
(2) Belum kondisinya kebijakan ekonomi makro (political economy), suku bunga yang masih tinggi serta belum adanya program kredit lunak yang diperuntukan bagi sektor kelautan.
(3) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, eksploitasi dan perusakan terumbu karang, serta penggunaan peralatatan tangkap yang tidak ramah lingkungan,
(4) Sistem hukum dan kelembagaan yang belum memadai disertai implementasinya yang lemah, dan birokrasi yang beretoskerja rendah serta sarat KKN,
(5) Perilaku pengusaha yang hanya memburu keuntungan dengan mempertahankan sistem pemasaran yang mengutungkan pedagang perantara dan pengusaha,
(6) Rendahnya kesadaran akan arti penting dan nilai strategis pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa.
Akibatnya potret pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan selama kurun waktu 32 tahun yang lalu, dicirikan oleh dominan kegiatan yang kurang mengindahkan aspek kelestarian lingkungan, dan terjadi ketimpangan pemerataan pendapatan. Pada masa itu, Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, sangat diwarnai oleh rezim yang bersifat open acces, sentralistik, seragamisasi, kurang memperhatikan keragaman biofisik alam dan sosio-kultural masyarakat lokal. Lebih jauh antara kelompok pelaku komersial (sektor modern) dengan kelompok usaha kecil dan subsisten (sektor tradisional) kurang sejalan/ sinergi bahkan saling mematikan.
III. URGENSI DAN MANFAAT PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU (PWPLT)
Seperti yang dijelaskan diatas, banyak faktor persoalan yang menyebabkan tidak optimal dan berkelanjutan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Namun, kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini dijalankan bersifat sektoral dan terpilah-pilah. Padahal karakteristik dan alamiah ekosistem pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam suatu hamparan ekosistem pesisir, mensyaratkan bahwa pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holostik. Apabilaperencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan tidak dilakukan secara terpadu, maka dikhawatirkan sumberdaya tersebut akan rusak bahkan punah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil dan makmur.

Ditinjau dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan dan status bangsa Indonesia sebagai negara berkembang, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu sesungguhnya berada dipersimpangan jalan (at the cross road). Disatu sisi kita mengahadapi wilayah pesisir yang padat penduduk dengan derap pembangunan yang intensif dengan pola yang tidak berkelanjutan (unsustainable development pattern), seperti yang terjadi di Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Bali, pesisir antara Balikpapan dan Bontang di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Sehingga, indikasinya telah terlampaui daya dukung (potensi lestari) dari ekosistem pesisir dan lautan, seperti pencemaran, tangkap lebih (overfishing), degradasi fisik habitat pesisir dan abrasi pantai. Di sisi lain, masih banyak kawasan pesisir dan lautan Indonesia yang tingkat pemanfaatan sumberdaya alamnya belum optimal, kondisi ini umumnya dijumpai di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah luar jawa lainnya yang belum tersentuh aktivitas pembangunan.
Bertitik tolak pada kondisi tersebut, sudah waktunya ada kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang dapat menyeimbangkan pemanfaatan antar wilayah dan tidak mengulangi kesalahan (kerusakan lingkungan dan in-efesiensi), seperti yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Bedasarkan karakteristik dan dinamika dari kawasan pesisir, potensi dan permasalahannya, maka kebijakan pemerintah untuk membangun kawasan pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan hanya dilakukan melalui Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT).

IV. KEUNGGULAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU (PWPLT)
Pendekatan PWPLT memiliki keunggulan atau manfaat lebih dibanding dengan pendekatan pengelolaan secara sektoral, yaitu :

1. PWPLT memberikan kesempatan (opportunity) kepada masyarakat pesisir atau para pengguna sumberdaya pesisir dan lautan (stakeholder) untuk membangun sumberdaya pesisir dan lautan secara berkelanjutan, melalui pendekatan secara terpadu konflik pemanfaatan ruang (property rigth) yang sering terjadi di kawasan pesisir dapat di atasi.
2. PWPLT melibatkan masyarakat pesisir untuk memberikan aspirasi berupa masukan terhadap perencanaan pengelolaan kawasan pesisir dan laut baik sekarang maupun masa depan. Dengan pendekatan ini stakeholder kunci (masyarakat pesisir) dapat memanfaakan, menjaga sumberdaya pesisir dan lautan secara berkelanjutan.
3. PWPLT menyediakan kerangka (framework) yang dapat merespons segenap fluktuasi maupun ketidak-menentuan (uncertainties) yang merupakan ciri khas pesisir dan lautan.
4. PWPLT membantu pemerintah daerah maupun pusat dengan suatu proses yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi lokal berbasis sumberdaya lokal.
5. Meskipun PWPLT memerlukan pengumpulan data dan analisis data serta perencanaan yang lebih panjang daripada pendekatan sektoral, tetapi secara keseluruhan akhirnya PWPLT lebih murah ketimbang pendekatan sektoral.

V. STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU
 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT) memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan di suatu wilayah pesisir dan lautan beserta permasalahan yang ada, baik aktual aupun potensial. PWPLTpada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat diwilayah ini secara berkelanjutan dan optimal bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, rumusan PWPLT disusun berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala dan kondisi aktual yang ada, dengan memperimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional, otonomi daerah dan globalisasi. Untuk mengimplementasikan PWPLT pada tataran praktis (kebijakan dan program) maka ada lima strategi, yaitu :
(1) Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam PWPLT
(2) Mengacu pada Prinsip-prinsip dasar dalam PWPLT
(3) Proses Perencanaan PWPLT
(4) Elemen dan Struktur PWPLT
(5) Penerapan PWPLT dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam strategi pertama, suatu kawasan pembangunan yang berkelanjutan memiliki empat dimensi, yaitu : ekologis, sosial-ekonomi-budaya, sosial-politik, dan hukum serta kelembagaan. Dimensi ekologis menggambarkan daya dukung suatu wilayah pesisir dan lautan (supply capacity) dalam menopang setiap pembanguan dan kehidupan manusia, sedangkan untuk dimensi ekonomis-sosial dari pembangunan berkelanjutan mempresentasikan permintaan terhadap SDA dan jasa-jasa lingkungan dimana manfaat dari pembangunan wilayah pesisir seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal sekitar program terutama yang termasuk ekonomi lemah. Untuk Dimensi Sosial-politik, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik demokratis dan transparan, tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penegakan dimensi Hukum dan kelembagaan, Sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan kuat akan mengendalikan setiap orang untuk tidak merusak lingkungan pesisir dan lautan.
Strategi kedua, Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar PWPLT, ada 15 prinsip dasar yang sebagian besar mengacu Clark (1992) yaitu :

1. Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (resource system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya.
2. Air merupakan faktor kekuatan pemersatu utama dalam ekosistem pesisir.
3. Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan dan dikelola secara terpadu.
4. Daerah perbatasan laut dan darat hendaknnya dijadikan faktor utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
5. Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.
6. Fokus utama dari pegelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama.
7. Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam suatu program PWPLT.
8. Semua tingkatan di pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.
9. Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir.
10. Evaluasi pemanfaatan ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan wilayah pesisir.
11. Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
12. Pengelolaan multiguna (multiple uses) sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir.
13. Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan
14. Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai.
15. Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Strategi keempat, Agar mekanisme atau proses PWPLT dapat direalisasikan dengan baik perlu dilengkapi dengan komponen-komponen yang diramu dalam suatu piranti pengelolaan (management arrangement) sebagai raganya. Pada intinya, piranti pengelolaan terdiri dari piranti kelembagaan dan alat pengelolaan. Piranti kelembagaan menyediakan semacam kerangka (frame work) bagi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penerapan segenap alat pengelolaan.
Meskipun rancangan dan praktek PWPLT bervariasi dari satu negara ke negara yang lain, namun dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PWPLT memerlukan empat persyaratan utama, yaitu : (1) kepemimpinan pionir (initial leadership), (2) piranti kelembagaan, (3) kemapuan teknis (technical capacity), dan (4) alat pengelolaan. Penerapan keempat persyaratan ini bervariasi dari satu negara dengan negara lain, bergantung pada kondisi geografi, demografi, sosekbud dan politik.
Strategi kelima, Untuk mengatasi konflik perencanaan pengelolaan pesisir, maka perlu diubah dari perencanaan sektoral ke perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat terkait di pesisir. Semua instansi sektoral, Pemda dan stakeholder terkait harus menjustifikasi rencana kegiatan dan manfaat yang akan diperoleh, serta mengkoordinasi kegiatan tersebut dengan kegiatan sektoral lain yang sudah mapan secara sinergis. Dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang diantaranya ditandai dengan lahir dan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mencakup pengaturan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya kelautan (pesisir dan lautan), diharapkan dapat membawa angin segar sekaligus menjadi mometum untuk melaksanakan pembangunan, pendayagunaan, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara yang lebih baik, optimal, terpadu serta berkelanjutan.
******

Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP 22 september 2004 

Oleh Dra. Wahyuningsih Darajati, MSc (Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas)

FUNGSI PADANG LAMUN

Padang lamun mempunyai peranan yang sangat penting bagi lingkungan pesisir. Fungsi padang lamun adalah:

1. Sistem perakaran lamun dan saling menyilang dapat menstabilkan dasar laut dan mengakibatkan kokoh tertanamnya lamun dalam dasar laut.
2. padang lamun berfungsi juga sebagai perangkap sedimen yang kemudian dan distabilkan
3. padang lamun segar merupakan makanan bagi ikan duyung (yang sebenarnya bukan jenis ikan, melainkan hewanmenyusui), penyu laut, bulu  babi, dan beberapa jenis ikan. padang lamun merupakan daerah pengembalaan (grazing ground) yang penting artinya bagi hewan-hewan laut tersebut.  Ikan laut lainnya dan udang tidak makan daun segar melaikan serasah (stritus) dari lamun.  Detritus ini dapat tersebar luas oleh arus ke perairan di sekitar padang lamun.
4. padang lamun merupakan habitat bagi bermacam-macam ikan (umumnya ikan berukuran kecil) dan udang.
5. pada permukaan daun lamun, hidup melimpah gannggang-ganggang renik dan mikroba, yang merupakan makanan bagi bermacam-macam jenis ikan yang hisup di padang lamun.
6. Banyakm jenis ikan dan udang yang hidup di perairan disekitar padang lamun menghasilkan larva yang yang bermigrasi ke padang lamun untuk tumbuh besar. bagi larva-larva ini padang lamun memang menjanjikan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhannya.  Dengan demikian perusakan padang lamun berarti merusak daerah asuhan (nursery ground) larva-larva tersebut.
7. daun lamun berperan sebagi tudung pelindung menutupi penghuni padang lamun dari segantan sinar matahari.
8. tumbuhan lamun dapat digunakan sebagai bahan makanan dan pupuk.  Misalnya   samo-samo (Enhalusacoroides) oleh penduduk ke Kepulauan Seribu telah dimanfaatkan bijinya sebagai bahan makanan (Nontji, 1987)

MAKANAN KHAS TANAH LUWU

KAPURUNG DAN LAWA

Coto dan Sop Konro adalah makanan ikon makassar, Kapurung merupakan makanan khas Tanah Luwu (Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu dan Kota Palopo). Bahan dasar untuk membuat  kapurung adalah sagu sebagai sumber karbohidrat, ikan sebagai sumber protein dan aneka sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah.. lengkap dan bergizi kan?

Bagi sebagian orang merasa aneh melihat sosok kapurung, ada yang membayangkan harus makan lem dan sebagainya. sebenarnya anggapan bahwa sagu yang dimasak bentuknya menjadi lem. Sagu yang dipergunakan untuk kapurung setelah menjadi adonan kental dan panas, kemudian dibentuk bulat-bulat dan dimasukkan keddalam air dingin, hasil akhirnya persis seperti cendol, yang bisa dipungut seperti kalau menikmati es cendol.

Kuah kapurung terbuat dari sari ikan, ditambah ikan yang dihancurkan dan bumbu-bumbu, seperti kacang tanah goreng yang dihaluskan, bawang putih, garam, dan penyedap lainnya. cita rasa khas kapurung dihasilkan dari asam yang digunakan, yakni asam pattikala, atau buah kecombrang.  Selain menggunakan ikan, dapat pula dicampur dengan daging, udang, kerang-kerangan, cumi sesuai selera masyarakat setempat.

Kapurung

kelengkapan lain dari satu porsi kapurung adalah sayuran.  Sayuran yang digunakanpun beragam sesuai ketersediaan. sayuran yang umum ditambahkan adalah kangkung, kacang panjang, tomat, jagung muda, terung, daun pakis, bunga pisang yang direbus dan dipotong halus, dan bayam. Ketika musim mangga tiba, masyarakat juga sering menggunakan cacahan mangga mengkal sebagai tambahan dalam kapurung.

kapurung diluar daerah asalnya rata-rata hanya dapat di jumpai di rumah makan khas Aroma Palopo atau Aroma Luwu. Bagi orang luar Sulsel yang kebetulan sedang berkunjung ke Makassar dan ingin mencicipi kapurung, bisa menemukannya di  Warung Aroma Palopo di jalan kasuari, Aroma Luwu Jalan Rajawali II , Aroma Luwu Jl. Alauddin dan di Food Court MTC Karebosi.

Makan Kapurung kurang lengkap rasanya jika tidak disertai dengan Lawa sebagai lauk. Lawa merupakan sayuran (bunga pisang atau daun pakis/paku) dan  ikan yang dimatangkan dengan menggunakan asam baik dari jeruk maupun cuka. Ikan yang dijadikan lawa adalah ikan mentah  berdaging putih, seperti mairo , bolu/bandeng atau yang lainnya  yang dihilangkan tulangnya kemudian direndam dalam air jeruk atau cuka makan beberapa saat. begitu pula dengan sayuran, dimatangkan  dengan cara merendam dalam air jeruk nipis atau cuka.

LAWA

Setelah sayuran dan ikan matang, kemudian dicampur dengan bumbu yang terbuat dari kelapa bakar/ sangrai yang dihaluskan, garam,bawang merah, cabe dan jeruk limau.. rasanya… emmm Lezaaat. Setelah sekian lama menikmati kapurung dari berbagai tempat, dan sempat mencicipinya di daerah asalnya, saya semakin tersadar bahwa masyarakat Indonesia tak selayaknya hidup mati dengan nasi. masih banyak sumber-sumber pangan lain yang perlu digali, dikaji, dan di lestarikan… negeri ini kaya dan jangan disia-siakan kekayaan itu.

tunggu tulisan selanjutnya "berbagai Penganan LUWU